Uu Pemilu 2014 ppts

Searching:
Download
Uu Pemilu 2014 - Fast Download

Download Uu Pemilu 2014 from our fatest mirror

Peradilan - Pengadilan Tinggi Bandung

9479 dl's @ 9856 KB/s

ppt
Peradilan - Pengadilan Tinggi Bandung

Peradilan Tindak pidana Pemilu 2014. DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH., MH. KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT. BANDUNG - 201. 4

http://www.pt-bandung.go.id/uploads/News/Tindak_Pidana_Pemilu/peradilan%20tindak%20pidana%20pemilu%202014-u.pptx

Date added: May 18, 2014 - Views: 4

ppt
www.wydii.org

KURSUS STRATEGIS PEMENANGAN CALEG PEREMPUAN DPRD PADA PEMILU 2014 SESI 3 SISTEM PEMILU PADA PEMILU 2014 PEMAHAMAN UMUM Peserta memahami sistem pemilu pada Pemilu 2014 dan aspek-aspeknya menurut UU No.8/ Tahun 2012 * HASIL PEMBELAJARAN Mampu memahami sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2014.

http://www.wydii.org/Materi%20Representation%20of%20Women/SESI%203_SISTEM%20PEMILU%202014%2029%20Slide.ppt

Date added: May 18, 2014 - Views: 7

ppt
Pendaftaran & Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu ...

TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014. Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, Perencanaan program & anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

http://kpukabsemarang.files.wordpress.com/2012/09/pendaftaran-verifikasi-parpol-pasca-mk-materi-ungaran.pptx

Date added: August 2, 2013 - Views: 17

ppt
Inpres no. 9/2000 (Tentang Pengarusutamaan Gender dalam ...

Inpres No. 9/2000 (Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan) dan UU Pemilu no. 12/2003 Anggota Kelompok : Abdul Rasyid Hermas Sudibya 0906518851

http://fhuiguide.files.wordpress.com/2012/08/wanita-dan-hukum-inpres-no-92000-tentang-pengarusutamaan-gender-dalam-pembangunan.ppt

Date added: October 14, 2013 - Views: 18

ppt
PowerPoint Presentation

PeranLiterasi Media SosialdalamPemilu 2014. DiahSetiawaty. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) www.perludem.or.id, www.rumahpemilu.org. @twitter: ... UU Nomor8 Tahun 2012 (Pasal 83 ayat 2) tentangPemilihanUmum, KPI adalahpengawaspemberitaan, ...

http://www.rumahpemilu.com/public/doc/Diah%20Setiawaty%20Perludem%20UBM.pptx

Date added: January 23, 2014 - Views: 4

ppt
Mengapa Pemilu (elections) diperlukan? - Website Wahyudi ...

Agenda Reformasi Politik UU No.2/2008 ttg Parpol sudah diubah dg UU No.2/2011 UU No.22/2007 ttg Penyelenggara Pemilu sudah diubah dg UU No.15/2011 UU No.42/2008 ttg Pilpres ... Apakah persiapan Pemilu 2014 sudah sesuai kehendak publik dan berjalan sesuai jadwal? Syarat Parpol (ps.2 UU ...

http://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Sistem%20Pemilu%20dan%20Pemilukada.ppt

Date added: August 2, 2013 - Views: 11

ppt
PowerPoint Template

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilu. UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah ... se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti ...

http://blog.ub.ac.id/fahrurrosyid/files/2014/04/Sejarah-Pemilu-di-Indonesia.pptx

Date added: July 7, 2014 - Views: 1

ppt
Pendidikan politik yang seharusnya

UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 86 (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

http://ppkn.uad.ac.id/wp-content/uploads/Merawat-Pemilih-Muda-utk-Pemilu-2014-FBS-KPU-DIY.pptx

Date added: April 11, 2014 - Views: 4

ppt
Slide 1

PENANGANAN MASALAH KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA PEMILU TH. 2014. ARIF WACHYUNADI. POLA PIKIR. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. KAMTIBMAS MANTAP DAN KONDUSIF. ... “UU No 7 Tahun 2012, Tugas Dan Tanggungjawab Polri Lebih Dititikberatkan Pada Tahap Penghentian Konflik ...

http://jurnalsrigunting.files.wordpress.com/2013/12/bahan-asop-ttg-penanganan-konflik-sosial-dlm-pemilu-2014.pptx

Date added: February 19, 2014 - Views: 9

ppt
KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN BANK CENTURY PERSPEKTIF ...

REVISI UU PARPOL TERKAIT SEBARAN KEPENGURUSAN DAN VERIFIKASI BAGI SEMUA PARTAI POLITIKOleh: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Syarat Pendirian. Pasal 2 ... 2 ½ tahun sebelum Pemilu 2014 adalah tanggal 9 Oktober 2011.

http://aceh.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2011/02/Revisi_UU_Parpol.pptx

Date added: August 2, 2013 - Views: 11

ppt
Slide 1

OPTIMALISASI PERAN KOMINDA DALAM MENYUKSESKAN PEMILU 2014. MATERI . TENTANG . POTENSI ANCAMAN NASIONAL YANG PERLU. DIWASPADAI MENJELANG PEMILU 2014. OLEH: DELIAMAN THONI ... Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan ...

http://kesbangpolbulukumba.info/modul/mod_download/downlot.php?file=01%20PAPARAN%20DIR-C%20%20DI%20BIDAKARA%208%20sept%202013%20REV.pptx

Date added: March 17, 2014 - Views: 8

ppt
PENTINGNYA PENGAWASAN PEMILU

Menuju Pemilu 2014. UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS dan BERMARTABAT. Pemiludan Demokrasi. Indonesia adalah Negara Demokrasi. Psl 1 (2) UUD 1945. ... Pemiludi Indonesia. Pengertian menurut UU. Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat . Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ...

http://www.rumahpemilu.com/public/doc/Diskusi%20Publik%20PENGAWASAN%20PARTISIPATIF_UI.pptx

Date added: January 20, 2014 - Views: 6

ppt
PowerPoint Presentation

peran strategis keterlibatan satpol pp dan satuan linmas dalam rangka mengawal pemilu 2014 sesuai pasal 126 uu no. 15 tahun 2011 oleh: dr h suparto wijoyo

http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/images/unduh/lain/BAHAN%20KEMENDAGRI%20SATPOL%20PP%203%20MARET%202014.ppt

Date added: April 19, 2014 - Views: 6

ppt
Slide 1

dalam menyukseskan pemilu 2014 thema : r kondisi keamanan nasional dan penanganannya ... dorong perangkat pemilu profesional dan proporsional dorong kpu tetapkan dpt tanpa bermasalah permendagri no 16/2011 uu no 17 2011 penanganan * * * ...

http://kesbangpolbulukumba.info/modul/mod_download/downlot.php?file=KONDISI%20KEAMANAN%20NASIONAL%20DAN%20PENANGANANNYA%20-%20KOMINDA%209%20SEPTEMBER%202013.ppt

Date added: March 29, 2014 - Views: 3

ppt
Pendidikan Pemilih Bagi Perempuan - Ida Budhiati, SH, MH ...

UU No. 15 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraPemilu ; UU PemiluBaru . FaktaSosial. Budayapatriarkhimembawadampakketerpinggiranperempuandibidangpolitik ; ... Pemilu 2009. Pemilu 2014. Daerah Pemilihan. DPR : provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.

http://idabudhiati.files.wordpress.com/2012/08/1-diskusi-peran-kpu-dan-pendidikan-pemilih-perempuan-jakarta-15-mei-2012.pptx

Date added: May 11, 2013 - Views: 22

ppt
Slide 1

pemilu 2014. 12. lokasi. gedung dprd. kantor depkum dan ham. kantor kpu/kpud/ppk dan pps. kantor bawaslu. kantor pemantau pemilu legislatif 2014. ... uu no 42/2008 ttg pemilu presiden. peraturan kpu no 19 th 2013 ttg pentahapan pemilu. perkap no 16/2006 ttg dalmas.

http://ditjenpum.go.id/file_upload/paparan/Paparan%20Sabraha%20dalam%20Pemilu%202013%20(Pol%20PP)/PERSIAPAN%20SABHARA%20DALAM%20PEMILU%202014%20(POL%20PP).pptx

Date added: March 17, 2014 - Views: 3

ppt
Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR

RUU tentang Perubahan UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: RUU: tentang Perubahan UU Pemda ... Percepatan pembahasan dilakukan untuk mengantisipasi penyelenggaraan Pemilukada yang mendekati masa Pemilu 2014. Sementara juga terus menerus melakukan sinkronisasi dengan RUU Pemda dan ...

http://www.kangagun.com/sites/default/files/documents/files/Pro%20dan%20Kontra%20serta%20Dinamika%20Pembahasan%20RUU%20Pilkada.pptx

Date added: September 10, 2013 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

kesiapan pengamanan pemilu tahun 2014 & menjaga netralitas polri pd setiap tahapan pemilu 2014 melalui kesiapan personel pengamanan, ... (uu no. 40/1995 ttg pers) menyampaikan informasi ttg . tugas dan kinerja kepolisian (uu no. 14/2008 ttg kip. 7. peran humas. brimob .

http://jurnalsrigunting.files.wordpress.com/2014/01/pembekalan-kadivhumas-polri-kepada-peserta-rakernis-korbrimob-polri-tahun-2014-edit-1-ok.pptx

Date added: May 10, 2014 - Views: 2

ppt
PowerPoint Presentation

Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 P E L A P O R WNI yang mempunyai hak pilih Pemantau Pemilu Pasangan calon/Tim Kampanye Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran pemilu secara tertulis paling ... 6/18/2014 7:56:22 AM Document presentation format: On ...

http://bawaslu-dki.go.id/files/tahapan_pelaporanpilpres.ppt

Date added: July 29, 2014 - Views: 1

ppt
PENGANTAR RAKER PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Tahapan Pemilu 2014 meliputi: Tahapan persiapan; Tahapan penyelenggaraan; dan Tahapan penyelesaian. ... SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU Pasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012 parpol yang memenuhi PT melengkapi persyaratan: ...

http://kpud-malangkab.go.id/wp-content/uploads/2012/09/SOSIALISASI-PKPU_08_2012-P-SUGENG.ppt

Date added: May 12, 2013 - Views: 13

ppt
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG ...

bandung - 11 juni 2014. pengadilan tinggi jawa barat. mahkamah agung dan lingkup peradilan dibawahnya (uu no. 48. tahun 200. 9. tentang. kekuasaan kehakiman) ... alur perkara tindak pidana pemilu . penyidikan. pasal196 uu no. 42 tahun 2008. paling lama 3 hari. penuntutan. pasal 196 ayat 4 uu no ...

http://pt-bandung.go.id/uploads/Materi%20ibu%201%20watermarks.pptx

Date added: July 31, 2014 - Views: 1

ppt
Slide 1

... Terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis Indikator : ... dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk pendidikan pemilih, ...

http://www.kaukustujuhbelas.org/content/files/1266496647.ppt

Date added: July 27, 2013 - Views: 11

ppt
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Hasil survei menyatakan bahwa lebih dari 50 persen responden berpotensi tidak akan memilih pada Pemilu 2014. ... Subjek Ditandai oleh ciri-ciri orientasi warga negara yang secara pasif patuh kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan UU, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan ...

http://ahmatsugianto89.files.wordpress.com/2013/05/budaya-politik.ppt

Date added: April 1, 2014 - Views: 2

ppt
Perempuan dan Legislasi - FHUI GUIDE | No need to galau, FHUI ...

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan ... Daftar calon perempuan terpilih pemilu legislatif periode 2009-2014 No Nama Calon Parpol Daerah Pemilihan 30 Yetti Heryati Demokrat JABAR I 96 Wa Ode ...

http://fhuiguide.files.wordpress.com/2012/08/wanita-dan-hukum-perempuan-dan-legislasi.ppt

Date added: October 4, 2013 - Views: 23

ppt
MEMPERKUAT EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kab/KotaTahun 2014. Komisi Pemilihan Umum

http://kpud-malangkab.go.id/wp-content/uploads/2012/09/VERIFIKASI-PARTAI-POLITIK-P-AGUNG.pptx

Date added: August 2, 2013 - Views: 10

ppt
POKOK-POKOK PIKIRAN LDII 2014

Untuk itu LDII mengusulkan agar paket UU Politik harus diperbaiki, ... maka ketika rakyat menganggap bahwa pemilu dianggap hanya sebagai “pasar suara”, ... LDII mengharapkan agar Pilpres 2014 dapat menjamin terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai legitimasi politik yang ...

http://files.ldii.or.id/rapimnas2014/POKOK-POKOK+PIKIRAN+LDII+2014.pptx

Date added: July 9, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

Perlunyamelakukanstudimelihatkualitascaleg DPR-RI 2014-2019 yang diajukanolehPartaiPolitikdandisetujuioleh KPU, ... Pemilu: Revisi UU Pemiludenganmemasukanpasalkewajibancalegmendapatkan clearance dari PPATK, KPK, Komas HAM, ...

http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/03/Hasil-Studi-Indeks-Calon-Legislatif-DPR-RI-Pro-Lingkungan-2014-2019.pptx

Date added: April 19, 2014 - Views: 3

ppt
Sosialisasi Kampanye, Daerah Pemilihan dan Pencalonan Anggota ...

Sosialisasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 IMPI KHANI BADJURI KPU Kota Depok Depok, 27 September 2013 Lanjutan... Ketua umum dan bendahara umum atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menandatangani ...

http://kpudepok.files.wordpress.com/2013/09/kpu-kota-depok-kampanye-pilleg-2014.ppt

Date added: January 14, 2014 - Views: 11

ppt
PARTISIPASI - KPU JAKARTA | Penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta

Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula, sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. ... Kemenangan politik di Jakarta memiliki dampak politik penting bagi hajatan politik nasional 2014: Pileg dan ... (pasal 11 ayat (1) UU No. 29 Th 2007 ttg Pemerintahan DKI Jakarta sbg Ibu Kota Negara). Politik uang.

http://kpujakarta.files.wordpress.com/2011/08/sosialisasi-pemilukada-kpu-dki-11-8-2011.pptx

Date added: June 12, 2013 - Views: 7

ppt
Tata Cara Pencalonan DPR dan DPRD

Masalahdan Potensi Masalah Pada Pemilu 2014. Oleh. Arief Budiman (Komisioner KPU RI) TAHAPAN. WAKTU. Perencanaan Program ... Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 yang membatalkanpasal 16 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentangkewajibanmengundurkandiribagianggota DPRD dariparpol yang ...

http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/images/unduh/lain/KPU.pptx

Date added: April 19, 2014 - Views: 1

ppt
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA

When: Maret 2014. Who: yang dilanggar ... Why: biar calon DPD menang pemilu. Penyelesaiannya: Panwaslu melaporkan ke Polres Banggai. Konsep Hak dan Kewajiban Warganegara. Hak warganegara: ... UU N0. 12 tahun 2004 tentang kovenan hak bidang sosial budaya, dan ekonomi.

http://sepuluhtiga57.files.wordpress.com/2014/04/pelanggaran-hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegara.pptx

Date added: August 8, 2014 - Views: 1

ppt
BIDIK MISI

Amanah UU 12/2012 bidang Kemahasiswaan. Paket “ Pembinaan Karakter “ dengan pendekatan keagamaan berbasis masjid dan agama lain. ... Narkoba dan Pemilu 2014. Program Anggaran 2013 dan Rencana 2014. Kinerja/perstasi Mahasiswa Bidik Misi.

http://www.kopertis9.or.id/xdoc/nfile/news/69144-Kebijakan-Pembinaan-Kemahasiswaan-Kopertis.pptx

Date added: February 1, 2014 - Views: 16

ppt
Slide 1

... Mempersiapkan untuk 2014 Merupakan ancaman dan sangat berorientasi lain dari keadaan sekarang ... Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diadakan Ada ... meningkatkan kesempatan kerja dan revitalisai ekonomi pedesaan * Sosialisasi UU Nomor 42 SBY - BUDIONO PD, PKS, PPP, PKB ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/14087237/1820794057/name/Pilpres+2009-+2+juli+2009+GKI+Manyar.ppt

Date added: August 2, 2013 - Views: 7

ppt
Prioritas Pembangunan Nasional 2014 dan Penguatan Sinergi ...

Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014. ... Mendorong percepatan proses pembebasan lahan di wilayahnya dengan berpedoman kepada UU tentang pembebasan lahan yang telah disahkan oleh DPR.

http://v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Paparan%20Musrenbang%202013/Bahan+Menteri+PPN+Musrenbangprov+jawa+Timur+2013.ppt

Date added: August 17, 2013 - Views: 13

ppt
RPJMN 2010-2014 & RKP 2011: Penerapan Anggaran Berbasis ...

Title: RPJMN 2010-2014 & RKP 2011: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Berjangka Menegah Author: Mira Last modified by: Fadly AL Created Date

http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-05-25,%20Kebijakan%20Reformasi%20Perencanaan.ppt

Date added: February 1, 2012 - Views: 47

ppt
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN

membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu nserta persiapan pengamanan pemilu 2014. ... etika & kelembagaan polri etika & kelembagaan uu kepemimpinan kebijakan profesionalisme etika nilai 2 pemerintah masyarakat critical driving forces pemerintah & kepemimpinan skenario ...

http://krisnaptik.files.wordpress.com/2012/07/etika-kelembagaan-polri.ppt

Date added: December 4, 2013 - Views: 5

ppt
Pendidikan Kewarganegaraan - Official Site of W PURWANI, SH ...

Demokrasi Pancasila 2009-2014. ( Er-for.III) 1 * Sistem Pemerintahan Presidential. Pemilu utk 5 tahun sekali . Pemilu dilaksanakan oleh KPU. ... UU Pemilu selanjutnya …? 1 * Mekanisme Kepemimpinan Nasional 5 tahunan Pemilu diadakan 5 thn sekali sbg amanat UUD 1945 sesuai UU.

http://wpurwanis.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36295/Pend.+Kewrarganegaraan+2.ppt

Date added: January 12, 2014 - Views: 49

ppt
PowerPoint Presentation

... maka besarnya anggaran tersebut berkisar 2 s.d 2,5 % saja.Proporsiinimasihjauhdarialokasi yang diamanatkandalam UU No. 36 Tahun 2009 ... Pemilu 2014 . untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional; ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.

http://binfar.depkes.go.id/bmsimages/1362061470.pptx

Date added: October 18, 2013 - Views: 22

ppt
1. Sistem ketatanegaraan indonesia adalh sistem pemerintahan ...

Fungsi kedua ini adalah fungsi terhadap pelaksanaan UU yang telah dibuat oleh badan legislatif, sebagaimana yang dimaksud dengan . rule making. ... agar dapat mewujudkan partisipasi politiknya baik dalam pemilu, pembuatan petisi, ...

http://nymsatiana.files.wordpress.com/2014/02/sistem-politik-indonesia.ppt

Date added: March 26, 2014 - Views: 7

ppt
Sistem Perwakilan Politik - Blog Civitas Academica UNAIR

Anticipatory : lebih berpikir pemilu yang akan datang. Gyrodcopic : ... UU No. 5 Th 1974, UU No. 22 Th 1999, UU No.32 Th 2004. Sistem Quasi Dua Kamar. ... 2009-2014. 102. 560. 18,21 %. Author: Ali Sahab Created Date: 10/26/2011 05:39:33

http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_b9.pptx

Date added: June 10, 2013 - Views: 7

ppt
Slide 1

11 FEB 1990 NELMAN dibebaskan oleh FW De Klerk. 2 MEI 1990 Perundingan antara Pemerintah – ANC dan membuat UU darurat non ... ( ANC ) terpilih dan dilantik menjadi Presiden Afsel dalam Pemilu Multirasial NELSON MANDELA PENENTANG RASISME AFRIKA SELATAN * * Title: Slide 1 Author:

http://wayansumendra.files.wordpress.com/2014/01/apartheid1.ppt

Date added: June 1, 2014 - Views: 1

ppt
Praktik hukum tata negara

UU terhadap UUD diujioleh hakim padamahkamahkonstitusi ... MK dapatmemerintahkanpenyelanggarapemiluuntukmelakukanpenghitungansuaraulangataupemungutansuara (pemilu) ulang. ... 04/16/2014 07:22:53 Title: Praktik hukum tata negara

http://taheggaalfath.dosen.narotama.ac.id/files/2013/09/Hukum-Tata-Negara-7.pptx

Date added: May 12, 2014 - Views: 8

ppt
PowerPoint Presentation

... Antisipasi Eskalasi Politik Nasional dan Pengaruhnya terhadap Mahasiswa Pilkada Revisi UU No 32 Tahun 2004 Revisi UU No 8 Tahun 1985 : ORMAS Fenomena pecah kongsi Pemilu 2014 dll Isu-isu Strategis Bidang Politik Harapan : Independensi kampus (PS, UUD45, BHINEKA, NKRI) ...

http://storage.kopertis6.or.id/kemahasiswaan/MATERI%20RAKOR%202013/MATERI%20RAKORBID%20KMHS%20KOPERTIS%20VI%20BP.KOORDIANTOR%20KOPERTIS/pak%20koordinator%20RAKORPIM%20MHS%202013.ppt

Date added: May 11, 2013 - Views: 5

ppt
MUSRENA SEBAGAI WUJUD PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER

UU RI No. 11 tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh, terutamapada: ... CalonLegislatifperempuanpada PEMILU Legislatif 2014 mencapai 41 %, melebihikuotanasional (30 %) Peran Serta PerempuanBefore & After MUSRENA. BEFORE. AFTER. a. 1 org Ketua PKK Kecamatan.

http://ditjenpum.go.id/file_upload/seminar/Penghargaan%20Kepada%20Nominator%20Terpilih%20Calon%20Pemenang%20Innovative%20Government%20Award%20(IGA)%20Dari%20Kementerian%20Dalam%20Negeri/Presentasi%20Musrena%20Wakil%20Walikota%2024%20Okt%202013.pptx

Date added: December 11, 2013 - Views: 9

ppt
ip.umy.ac.id

... ( ORDE LAMA )‏ UU no 1/1945: Setting sosial politik merupakan transisi dari kolonialisme menuju kemerdekaan. Dibentuk 8 Provinsi yang dikepalai oleh Gubernur ... yakni dengan melaksanakan pemilu 1999 dengan aturan main baru sebagai pengganti 5 paket UU politik 1985, pembebasan ...

http://ip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/dinamika-pemerintahan.ppt

Date added: April 18, 2014 - Views: 5

ppt
HUKUM TATA NEGARA

2013/2014 Hak Asasi Manusia ... Pemeriksa keuangan negara (BPK) Penyelenggara rekrutmen Hakim Agung & pengawas integritas Hakim (KY) Penyelenggara Pemilu/Pemilukada (KPU/KPUD ... (TNI) Kepolisian Negara RI Kejaksaan Lembaga Negara Tambahan/Auxiliary Organs Yang dibentuk dengan UU, al: KomNas HAM ...

http://www.fh.unsri.ac.id/userfiles/SAP%20HK%20Smt%20Ganjil%202013-14%20(Draft1).ppt

Date added: February 4, 2014 - Views: 9

ppt
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ...

Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2004 PP No. 38 Tahun 2007 JUKNIS SPM ... 12 kali pertahun Setiap hari 12 kali pertahun 12 kali pertahun Setiap kecamatan 12 kali pertahun 2014 2014 2014 2014 2014 SKPD yang menangani ... diprioritaskan pada antara lain Pemilu, penanggulangan bencana ...

http://www.situslama.kemenkeu.go.id/Ind/others/bakohumas/Komunikasi_Informasi/SPMBukitinggi.ppt

Date added: December 10, 2013 - Views: 11

ppt
Slide 1

... transortasi, jar serat optic, trans 4 kota besar Outcome 7: Iklim politik kondusif, kinerja lembaga demokrasi, Pemilu 2014, layanan ... (UU No. 17/2007) RKP ... Program Kepala Daerah Dijabarkan SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Prioritas Nasional dalam RPJMN 2010-2014 * 1 Reformasi ...

http://www.menlh.go.id/DATA/lampiran/Bahanpaparan_bapenas_1DAK%20Bidang%20LH%20TA%202012-Nusa%20Dua.ppt

Date added: February 8, 2012 - Views: 47

ppt
Tambang-tambang Korupsi - populis | menelisik kabar

RPJM 2010-2014; Menempatkan sektor energi sebagai prioritas pembangunan dalam pemulihan ... UU 34 Thn 2004, pasal 7 TNI punya ... “Potential Cash”Mempertahankan dan Merebut kekuasaan tidak hanya komoditi bisnis dan ekonomi semata Pemilu/Pilpres/Pilkada Banner Bupati ...

http://ranapsimanjuntak.files.wordpress.com/2011/02/korupsi-tambang-di-indonesia.ppt

Date added: May 11, 2013 - Views: 12

ppt
Slide 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Oleh : Sekretaris ... terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, f, g, I, dan huruf j, ayat (2) dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu Pasal 84 ayat (6) * UU 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Dalam kampanye ...

http://kepegawaian.dephub.go.id/_multimedia/document/2014/03/20/20140320101336-test.ppt

Date added: April 19, 2014 - Views: 9